Bogani Limi Menjadi Semangat Baru Kemajuan Kebudayaan di Bolaang Mongondow

"Igay kita Moyokapit, Moyobamban, Motobatu Molintak kon Totabuan Bolaang Mongondow - Mari Kita bergandengan tangan, saling mendukung, Bersatu untuk mengangkat Totabuan Bolaang Mongondow" Ir. Limi Mokodompit, MM

Bogani Ki Limi
dan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling

Pj Bupati Bolaang Mongondow Ir. Limi Mokodompit, MM, setelah dianugerahi gelar adat sebagai Bogani, menjadi semangat baru bagi dia dalam memajukan kebudayaan di daerah dan terobosan dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Hal ini sejalan pula dengan amanat dalam Moto Bolaang Mongondow “Motobatu Molintak Kon Totabuan” yang artinya; bersama-sama membangun totabuan (totabuan adalah nama lain dari daerah Bolaang Mongondow). Moto ini dikenalkan oleh Bupati Bolaang Mongondow sebelumnya, Oe N. Mokoagow Bupati Bolaang Mongondow pada tahun 1966-1976 M.

Sebagai Bogani, Limi Mokodompit menginginkan adanya keseimbangan antara pemerintah daerah, komunitas adat dan para penggiat budaya di Bolaang Mongondow dalam peran membangun daerah. Menurutnya, adat dan kebudayaan adalah wujud jati diri dan bagian dari pembangunan karakter. Untuk itulah diperlukan kerja sama dalam upaya pembangunan.

Diketahui sebelumnya, Pejabat Bupati Bolaang Mongondow Ir. Limi Mokodompit MM telah dianugerahi Gelar Adat sebagai Bogani  sedangkan Istrinya Iryanti dianugerahi gelar Boki. Adapun acara tersebut dilaksanan di halaman rumah dinas Bupati, Senin (27/3/2023). Gelar Bogani yang disematkan tersebut diawali dengan menggelar musyawarah “mobakid” perwakilan seluruh tokoh adat tingkat Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Bolaang Mongondow. Musyawarah dipimpin langsung oleh tokoh adat dan budayawan Bolaang Mongondow Chairun Mokoginta. 

Bogani Limi menjelaskan bahwa gelar Bogani adalah sesuatu yang sangat sakral, sehingga apa yang disematkan menjadi tanggung jawab besar baginya. Dalam pandangannya, Bogani adalah sosok pelindung bagi segenap rakyat Bolaang Mongondow, dan pemberian gelar Bogani adalah bagian dari upaya melestarikan nilai adat dalam konteks kuktural yang mampu bertransformasi dalam kehidupan modern dan pluralisme sebagai pemersatu rakyat Bolaang Mongondow dimasa depan.

“Bagi saya pemberian gelar Bogani adalah sesuatu yang sakral, dan menjadi tanggung jawab moral bagi siapa saja yang diberi gelar, karena Bogani bagi saya adalah sosok pelindung, pemersatu, pengayom, keteladanan, dan panutan. Selain itu Bogani adalah lambang keperkasaan, sehingga cukup berat memikul tanggung jawab gelar ini. Bogani juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat dalam konteks kuktural yang mampu bertransformasi dalam kehidupan yang modern dan pluralisme, pemersatu rakyat dimasa depan. Semangat Bogani dalam pandangan saya adalah ketokohannya, kepemimpinannya, dan keteladanannya dalam mengayomi, menghidupi, dan menjaga kebersamaan kekeluargaan dan keadilan setiap kita masyarakat totabuan,” urai Bogani Limi. 

Dalam kapasitasnya sebagai pemegang gelar Bogani, Limi Mokodompit bertujuan menciptakan keterhubungan yang baik antara lembaga pemerintahan dan lembaga adat sejalan bersama dalam membangun Bolaaang Mongondow. 

“Sebagai pimpinan daerah, tentu saja saya wajib menjalankan roda pemerintahan sesuai regulasi undang-undang yang ada. Terlepas dari sebagai pimpinan pemerintahan, saya sebagai Bogani. Sehingga, sudah selayaknya pemerintahan tetap menghargai nilai-nilai adat-budaya, dan berdampingan dalam visi bersama membangun Bolaang Mongondow ke depan. Gelar kehormatan ini bukan hanya menguatkan jalanya roda pemerintahan, dan menjaga keutuhan semua warga negara khususnya masyarakat Bolaang Mongondow, melainkan turut menjaga nilai budaya, dan kearifan lokal, dalam bingkai persatuan dan kesatuan,” ungkap Bogani Limi.

Lebih lanjut Bogani Limi memaparkan, ada dua pilar yang dapat menopang jalannya pembangunan daerah  yakni lembaga pemerintahan dan lembaga adat. "Jika keduanya berjalan seiringan maka ini akan membawa persatuan dalam membangun daerah dan menjaga nilai budaya di Bolaang Mongondow tercapai" katanya.

“Bilamana kedua pilar ini dipegang orang  yang sama, maka dipastikan dia akan mampu menjaga keutuhan masyarakat, keragaman, kesejahteraan dan keadilan, serta persamaan hak setiap warga. Siapapun dia yang menjalankan kedua pilar tesebut dipastikan akan mampu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya daerah yang menjadi kebanggaan kita semua,” ungkap Bogani Limi.

Penulis: Buyung Potabuga

Dari Wikipedia

Ir. Limi Mokodompit, MM. (lahir di Passi Kabupaten Bolaang Mongondow, 02 Februari 1966) merupakan salah satu pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara^[1], dia juga saat ini dipercayakan menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow.^[2]

Pengalaman Pekerjaan[sunting | sunting sumber]

• Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Mimika Papua
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mimika Papua
• Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (12 Januari 2022)
• Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (31 Januari 2022 - Sekarang)
• Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (2022 - sekarang)

Para Bogani Mengangkat Punu' Pertama Bolaang Mongondow

foto: Faisal Amu

Saya ingin bertanya: Apalagi Yang Kurang dari Gelar Adat Bogani Limi kepada Orang Tua Kita Limi Mokodompit?

Setelah Muasal Kehidupan manusia Bolaang Mongondow di kisaran 600-500 SM dimulai dari suami isteri, Gumalangit isterinya Tendeduata serta Tumotoi Bokol dan istrinya serta Tumotoi Bokat dan istrinya, Selanjutnya berkembang banyak menjadi anggota masyarakat.

Keturunan dari anak cucu Gumalangit/Tendeduata dan Tumotoi Bakol/Tumotoi Bokat mulailah mencari pemukiman baru dengan terlebih dahulu membentuk beberapa kelompok pencari pemukiman. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang yang mempunyai kemampuan atau yang dianggap lebih kuat dari kalangan kelompok tersebut. Pemimpin-pemimpin yang kuat ini dinamakan “Bogani”. Para Bogani inilah yang sudah mulai merintis mencari pemukiman baru.

Bogani Tersebut adalah;

Bogani Lingkit dan Bagani Obudia dari Dumoga ke Tudu in Yanggat, Bogani
Pinomontowan dan Nonapean di Tudu in Buluan, Bogani Bagundali di Dumoga, Bogani Simbonan di Molotong Tudu in Punsion, Bogani Manggopa Kilat dan Bogani Suami isteri Amalie dan Inalie di Bubungon Dumoga.

Dumoga jadi cikal bakal kelahiran Kerajaan Bulan/Boelan dengan raja pertamanya Ki Punu' Molantud Mokodoludut inta Ki Punu' Gumolung. Para boganilah yang membuat kesepakatan, yakni menamakan anak itu Mokodoludut (gemuruh bunyi), dan mengakui anak itu sebagai Punu (tuan/raja) dikukuhkan lewat sumpah dan janji. Secara singkat sumpah dan janji itu menegaskan bahwa Punu' Molantud Mokodoludut akan menurunkan raja-raja selanjutnya dari generasi ke generasi dengan falsafah adat "KOPITU INANAKAN i PUNU'/DATU" serta setia dan tidak menentang. Barang siapa yang melanggar janji, akan terkena bala.

Keturunan Punu' Molantud Mokodoludut tersebut;

Punu' Pondadat inta Ki Lokonbanua, Punu' Yayubangkai, Punu' Panamon bin Pondadat, Punu' Kinalang Damopolii bin Yayubangkai, Punu' Ponamon bin Damopolii, Punu' Busisi bin Damopolii, Punu' Makalalo bin Busisi, Punu' Mokodompit bin Makalalo,  Punu' Tadohe bin Mokoagou inta Ki Ompu i Punu' Mokodompit, kemudian Datoe Binangkang Loloda' Mokoagou bin Tadohe hingga sistem kerajaan berakhir di tahun 1950 pada Raja Henny Jusuf Cornelis Manoppo, dan keturunan - keturunannya hingga saat ini, tersebar dalam sejumlah silsilah di masing-masing keluarga. 

........... ............ 

Untuk kita keturunan Mongondow yang belum mencabut kan diri dari Akar Mongondow

Sekali lagi, Saya ingin bertanya apalagi Yang Kurang dari Gelar Adat Bogani Limi kepada Orang Tua Kita Limi Mokodompit? 

Bogani adalah Gelar Sakral. Merekalah (para Bogani) yang telah menetapkan Punu' Pertama, sedangkan Mokodompit adalah akar (uwakat) keturunan i Mokodoludut.

Bukankah Di kehidupan terdahulu Para Bogani Mengangkat Punu' (Tuan/Raja) dan Keturunan dari Punu' salah satunya adalah Mokodompit?

Yo manangkatua Aka kita madirutupa Mongondow Yo ingatonpa Koyow bo Barakat Bogani dungkulmai; 

"Menyatakan keturunan kita dari generasi ke generasi hendaknya setia dengan ikrar dengan janji yang dipegang teguh, sejak ditetapkannya Mokodoludut sebagai Punu' Molantud, Punu' Gumolung, yang berdasarkan kesepakatan disertai ikrar dan sumpah untuk menghormati dan mematuhi apa yang sudah diikrarkan terhadap Mokodoludut. Yang  menentang kita mengenal apa yang kata orang tua; BUTUNGON".

Penulis: Buyung Potabuga.

 

Tabe' 🙏 

 

Dila’ Aindon Noposik Takin Barakat, Bogani ain Pinopoabat koi LIMI

Tabe’ koi Bogani, Tabe’ Bogani Limi

Yo na’a bi’ kami ta intau Mongondow, ten dia'pa irumabut kon uwakat

Tana’aya bi’ doman kami in monarima ke nimu Bogani LIMI 

Yo Na’ doman  tua Bogani Limi, tundu’ bo pogumanpa kenami kinta motonggo’ bo mononggiropot koi nimu, sin ikow pa bui tomboganion nami, ba’ kotareyangkumanmupa kami inta ain nosirangkap

Yow Na’a bi’ kami Bogani Limi, Podonoy nami koinimu dugu’, bo tulan nami 

Bo toinggimunon doman nami in lopa’ Bolaang Mongondow ta’pa doman mosintak

Yo na’a ing Kami, Motonggo’ bo Mosintak Koinimu Bogani

Tabe’

Penulis: Buyung Potabuga

Memaknai 69 Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow, Dalam Pandangan Feramitha Tiffani Mokodompit

Peran Pemuda Dalam Mengisi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

SOSOK Feramitha Teffani Mokodompit, S.M.,MBA, dikenal sebagai salah satu pemuda Bolaang Mongondow yang aktif memotivasi kaum muda, dan berkontribusi untuk membahas dan memajukan isu-isu pembangunan karakter dikalangan anak-anak muda Bolaang Mongondow Raya.

Melalui wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), DPD KNPI Kabupaten Bolaang Mongondow, Feramitha terus saja bergerak dan menandai konsistensinya dalam menyebarkan energi positif bagi para pemuda. Menurut Feramitha, usia Kabupaten Bolaang Mongondow ke-69 tahun, adalah tantangan besar dan momentum emas bagi pemuda Bolaang Mongondow untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Selain itu, Feramitha juga memaknai Bolaang Mongondow sebagai laboratorium keberagaman, dan sebuah pluralisme yang berjalan dengan sangat baik.

Maka dari itu, menurut Feramitha, generasi muda Bolaang Mongondow bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah lewat berbagai cara, diantaranya; generasi muda harus lebih banyak memiliki tekad dan kemauan untuk mengambil pendidikan yakni Strata 1 yang mencetak lulusan sarjana, Strata 2 untuk program magister, serta Strata 3 yang memberikan gelar doctor. Hal ini sebagai upaya membangun literasi pendidikan yang memadai, sekaligus upaya mewujudkan Universitas yang berakereditasi di Bolaang Mongondow. Selain itu, pemuda juga harus kreatif dan turut memberikan ide serta gagasan tentang pengelolaan sumber daya alam, terutama pada industri kreatif.

Adapun dalam menghadapi hajatan Pemilu 2024, Feramitha berpendapat bahwa generasi muda harus menjunjung tinggi demokrasi, dan mengambil andil langsung, agar tidak hanya menjadi penonton, namun juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ditanya soal apa yang bisa dilakukan pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan di Bolaang Mongondow khususnya, Feramitha memberikan pandangan, bahwa pemuda dapat meng-internalisasi-kan nilai-nilai anti korupsi, dengan mengikuti pendidikan anti korupsi serta men-sosialisasikan-nya kepada para pemuda lainnya, terutama usia anak-anak, agar mental yang terbentuk bukanlah bibit-bibit mental yang serakah, dan mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum.

Bagaimana pandangan pemuda, dalam memaknai usia Kabupaten Bolaang Mongondow ke-69 tahun?, berikut petikan wawancara wajahbmr.blogspot.com dengan Ketua KNPI Bolmong, Feramitha Tiffani Mokodompit, Minggu (26/3).

Sebagai generasi muda Bolmong saat ini, juga sebagai Ketua DPD KNPI Bolaang Mongondow, bagaimana seharusnya Pemuda memaknai ulang tahun Bolaang Mongondow yang memasuki usia ke-69 tahun?

Menurut saya, peringatan HUT Bolmong yang ke-69 tahun bagi pemuda dimaknai sebagai usia yang sudah cukup matang, generasi muda perlu mensyukurinya karena dengan bertambahnya usia Bolmong, hal itu menantang pemuda untuk mengisi pembangunan Bolmong. Seyogyanya Bolmong sudah harus lebih maju agar sejalan dengan usianya. Dengan demikian, HUT Bolmong dimaknai juga sebagai suatu momentum yang strategis, sekaligus peluang emas bagi generasi muda untuk terus berpacu dan lebih cepat dalam berpikir. Sembari mengambil peran strategis dalam pembangunan, agar semakin maju dan mandiri sesuai dengan usia Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah matang.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman Feramitha sendiri sebagai generasi muda, bagaimana melihat kondisi keberagaman di Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini? 

Saya memaknai keberagaman di Bolaang Mongondow luar biasa. Bolaang mongondow menjadi laboratorium keberagaman di Sulawesi Utara, juga sebuah pluralisme yang berjalan dengan sangat baik. Tentunya hal itu diprakarsai oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Olly Dondokambey yang telah memberikan perlindungan, kesempatan, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat dengan keberagaman agama, suku, dan budaya, tanpa membeda-bedakan siapapun. Hal ini terbukti juga dengan penghargaan yang menyatakan bahwa Provinsi Sulut diberikan penghargaan sebagai Provinsi dengan indeks tertinggi, menurut data detik.com dan Survey yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag dalam survei Kerukunan Umat Beragama (KUB), Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat ke-4 dengan skor 79,9. Lebih khusus di Bolmong kita bisa hidup berdampingan dan damai.

Menurut Feramitha, bagaimana agar anak-anak muda di Bolaang Mongondow dapat turut berkontribusi membangun daerah Bolaang Mongondow dimasa sekarang dan mendatang?

Menurut saya, yang pertama; generasi muda Bolaang Mongondow saat ini harus lebih banyak memiliki tekad dan kemauan untuk mengambil Pendidikan Strata 1 yang mencetak lulusan sarjana, Strata 2 untuk program magister, serta Strata 3 yang memberikan gelar doctor, sebagai upaya membangun literasi pendidikan yang memadai di Kabupaten Bolmong, sekaligus upaya mewujudkan Universitas yang berakreditasi. Hal tersebut sangat relevan dengan cita-cita seluruh masyarakat Bolaang Mongondow, untuk segera memiliki Universitas perguruan tinggi di Bolmong. Ini tentunya adalah harapan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, agar sarana pendidikan perguruan tinggi tersedia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya pemuda dan generasi yang akan datang, juga Kabupaten Bolmong dapat melahirkan dan mencetak anak-anak muda asli totabuan yang cerdas, untuk membangun daerah Bolmong kedepan, tanpa harus merekrut atau mengambil orang dari luar daerah.

Kedua; Pemuda harus kreatif dan turut memberikan ide, serta gagasan tentang pengelolaan sumber daya alam, terutama pada industri kreatif.  Implementasinya adalah mendorong UMKM di Kabupaten Bolmong, mendorong kreativitas pemuda dalam pengembangan kepariwisataan, pengembangan ekonomi, dan sebagainya. Hal itu juga harus sejalan dengan kemampuan pemuda yang unggul, dalam pemanfaatan bidang teknologi, hal ini bisa menjadi sebuah peluang bagi pemuda untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital, sebagai basis dan basic pengelolaan ekonomi kreatif. Banyak hasil produksi asli Bolaang Mongondow yang tidak kalah saing dengan kabupaten dan kota lain. Kita di Bolaang Mongondow punya biji kopi, kita punya nanas, dan masih banyak lagi. Hanya bagaimana kita mampu membaca peluang yang ada, dengan memaksimalkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam kita.

Dalam menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, bagaimana seharusnya generasi muda Bolaang Mongondow menghadapinya dengan pikiran yang jernih? 

Sebagai generasi muda tentunya yang pertama, kita bisa mengajak pemuda lainnya untuk menyalurkan
hak suara, agar tidak golput dan memilih figur yang layak berdasarkan visi dan misi yang disampaikan pada saat kontestasi politik.

Kedua; generasi muda harus menghargai proses demokrasi, pemuda juga jangan hanya menjadi penonton, namun juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Karena seluruh warga indonesia memiliki hak yang sama, dan mempunyai ruang sebesar-besarnya dalam pesta demokrasi. Jangan saling menghujat, saling menghakimi, saling melukai satu dengan lainnya, justru pemuda harus saling bersatu membantu, berperan aktif, serta semangat yang diwariskan Budi Utomo yang melekat dalam diri pemuda akan melahirkan pertarungan yang sehat, dengan mengandalkan kekuatan intelektual sebagai hal yang lebih ditonjolkan.

ke-tiga; generasi muda dapat turut mengawal proses demokrasi, karena sudah menjadi keharusan bahwa anak muda sebagai social control (agen pengontrol sosial), yang mengontrol sekaligus mengawal segala bentuk kebijakan dan proses demokrasi, dengan cara turut berperan dalam wadah-wadah yang disediakan seperti mendaftar di KPU, di BAWASLU dan lain-lain. Ini merupakan peran strategis bagi pemuda untuk membantu dalam mengawal, secara langsung pesta demokrasi tersebut, agar berjalan sesuai aturan.

Ke-empat; Pesta demokrasi tidak bisa dielakkan, harus kita ikuti dan hadapi prosesnya. Maka pemuda harus melalui proses itu dengan memperbanyak informasi, memperbanyak literasi politik, dan link atau jaringan yang diperoleh dari organisasi yang tersedia. Itu yang bisa kita gunakan sebagai bekal agar tidak tenggelam dalam politk indentitas dan politik praktis. Disamping itu Kontestasi politik harus senantiasa dinamis, dan berimbang bukan malah bersifat dominatif apalagi saling menjatuhkan satu dengan lainnya.

Bagaimana pendapat Feramitha tentang praktik korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, di Bolmong khususnya hingga detik ini? Apa yang kaum muda bisa lakukan untuk itu?

Korupsi jelas tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut disamping merugikan diri sendiri, juga
merugikan lingkungan, keluarga masyarakat dan negara. Pemuda sangat identik dengan sifat idealismenya dan berani mengambil keputusan. 

Keberanian kaum muda telah ada sejak tahun 1928, ini juga merupakan modal alami yang sudah melekat di-diri pemuda, yang di-implementasi-kan dalam nilai-nilai anti korupsi. Pemuda dapat meng-internalisasi-kan nilai-nilai anti korupsi dengan mengikuti pendidikan anti korupsi, serta men-sosialisasikan kepada para pemuda lainnya, terutama usia anak-anak, agar mental yang terbentuk bukanlah bibit-bibit mental yang serakah, dan mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum. 

Disisi lain pemuda juga tidak hanya mensosialisasikan, tapi juga mendorong pemuda lainnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai wadah mempromosikan pengetahuan anti korupsi. Pemuda bisa melakukan demonstrasi secara masif atas keputusan dan kebijakan yang lahir dari tubuh eksekutif dan legislatif, aktif membangun jaringan dengan lembaga bantuan hukum, untuk berkoordinasi dan meng-advokasi anti korupsi, serta secara bertahap melakukan follow-up kepada generasi muda lainnya, untuk terus mengawal isu-isu yang bernuansa koruptif. Dan yang terakhir pemuda harus berani untuk aktif memberikan informasi, dan aktif berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk menuntaskan kasus korupsi dan mengapresiasi Aparat Penegak Hukum (APH), dalam menuntaskan kasus-kasus tersebut.

Penulis: Buyung Algiffari Potabuga

Boikot Pemilu 2024 Menggema di BMR

Ahmad Ishak

BOSAN PEPESAN KOSONG PEMERINTAH, MINTA KEMBALIKAN HAK-HAK KERAJAAN

GERAKAN perjuangan untuk menjadikan wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) sebagai provinsi tak pernah pudar. Malah makin sengit. Sepertinya kalangan muda Totabuan bangkit melawan. Ini tergambar dari berbagai topik pembicaraan di tengah masyarakat. Juga para elit politik di 4 daerah dan 1 kota di BMR. 

Kepada Manado Post Digital, Jumat (03/02), salah satu tokoh pemuda BMR, Ahmad Ishak menyuarakan ajakan terhadap segenap rakyat di BMR bangkit memperjuangkan tercapainya cita-cita bersama, Provinsi BMR. 

“Sudah saatnya rakyat BMR di seantero Totabuan bergerak dan terus menyuarakan demi Provinsi BMR. Kita tidak bisa lagi menunggu, dan berharap janji manis politik. Tahun 2023 ini jika Pemprov Sulut dan pemerintah pusat tidak juga mengakomodir peresmian aspirasi rakyat BMR, maka kita harus memboikot pemilu,” tegas Ahmad Ishak. 

Pria yang akrab disapa Matt Jabrik itu menegaskan bahwa BMR punya sejarah dan rekam jejak jelas sebagai daerah eks swapraja. 4 kerajaan besar setidaknya hingga di akhir masa bergabungnya ke NKRI, yakni kerajaan Bolaang Mongondouw, kerajaan Bintauna, kerajaan Kaidipang Besar, kerajaan Bolaang Uki. Mereka bersepakat untuk bergabung ke NKRI karena kecintaannya terhadap bumi pertiwi. ‘’Tapi ternyata saat ini pengorbanan tersebut tidak dihargai,’’ koar Ahmad Ishak. 

“Kami hanya minta jadi provinsi. Biar kami bisa lebih memperbaiki kesejahteraan rakyat kami. Puluhan tahun rakyat di BMR bersabar, hanya selalu menjadi nomor kesekian di Sulut. Beberapa kabupaten di 5 daerah BMR, punya IPM terendah di Sulut. Infrastruktur kami selalu paling belakang dibangun. Maka sudah pantas kami bangkit. Jika tidak diakomodir, biarkan kami mengambil kembali hak-hak kami sebagai wilayah otonom, sebagai wilayah swapradaja, sebagai Kerajaan Bolaang Mongondouw,” sembur Matt Jabrik. 

Uwin Mokodongan

Sejarawan BMR Uwin Mokodongan, menjelaskan ditinjau dari sejarah, sebelum menjadi Provinsi Sulawesi Utara, awalnya adalah Kabupaten Sulawesi Utara yang merupakan gabungan dari eks swapradja Gorontalo, Buol, dan Bolaang Mongondow. Yang terdiri dari Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna, Kaidipang, Gorontalo, Buol. Minahasa tidak masuk karna ketika itu wilayah tersebut berstatus Kabupaten Minahasa beribukota Manado,” tutur Uwin. 

Kabupaten Sulawesi Utara yang isinya adalah bekas kerajaan Gorontalo, Buol, dan 4 eks kerajaan di BMR, berubah menjadi Provinsi Sulutteng. Kemudian berubah lagi menjadi Provinsi Sulawesi Utara pada 1964. Di sini Buol masuk wilayah Sulawesi Tengah. Gorontalo yg sudah berstatus Kabupaten dan Bolaang Mongondow (4 eks swapraja) adalah bagian dari Provinsi Sulut. Begitu juga dengan Sangihe Talaud dan Minahasa. “Era 90-an tokoh-tokoh di BMR mewacanakan Provinsi sendiri pisah dari Sulut. 

Tuntutan kian gencar pasca Gorontalo pisah menjadi provinsi sendiri. Namun sejak itu hingga hari ini, perjuangan tokoh-tokoh di Bolmong untuk menjadi provinsi, kian jauh dari harapan, pasca keputusan politik soal moratorium. ‘’Padahal semua berkas dan persyaratan terkait pembentukan provinsi sudah lengkap,’’ beber Uwin Mokodongan, yang juga Direktur Monibi institut. 

Mongondow sudah jadi bulan-bulanan berderet janji politik terkait pemekaran menjadi provinsi, yang kerap digaungkan di musim pemilu. Hingga memunculkan wacana boikot pemilu. Namun demikian pada setiap hajatan pemilu terakhir yakni 2019, partisipasi politik masih tetap signifikan. 

“Penetapan 4 provinsi baru di Papua kian memantik suasana di BMR yang merasa aspirasinya makin disepelekan dan dipandang sebelah mata. Terutama para tokoh pemekaran. Moratorium itu hanya pepesan kosong. Pemerintah Pusat sepatutnya memperhatikan aspirasi ini, lenbih khusus lagi elit di Pemprov Sulut,” tegas Uwin Mokodongan. 

Secara terpisah bendahara panitia Persiapan Pembentukan Provinsi BMR (PPBMR) Denny

Denny Mokodompit

Mokodompit, mengatakan perjuangan provinsi BMR terhadang Moratorium pemekaran daerah yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang juga elit politik partai penguasa, dianggap tak mampu menyuarakan aspirasi warga BMR yang sudah kebelet ingin pisah dari Sulut. OD dinilai tak memiliki posisi tawar kuat ke Presiden Jokowi. 

“Secara Nasional, sejak 2014, sejak Joko Widodo menjadi presiden, ia langsung menutup keran pemekaran daerah. Kecuali lima daerah yang dimekarkan di Papua yang menggunakan Undang-undang otonomi khusus. Di luar Papua ada 314 calon DOB itu tidak ada satupun direalisasi. Teknik presiden Jokowi untuk mengganjal pemekaran daerah adalah dengan tidak dikeluarkanya peraturan pemerintah Tentang Desain penataan daerah, tidak dibuatkan PP, jadi tidak ada instrumen hukum, instrumen teknik untuk melaksanakan pemekaran daerah di Indonesia. Kami sebagai panitia melaksanakan amanat rakyat BMR. Akan halnya pemerintah provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey tidak punya taring dan nyali mendorong presiden memperjuangkan provisi BMR. Ini cuma janji politik 15 tahun silam untuk memperjuangkan provisi BMR,” tukas Denny Mokodompit.

Penulis: Buyung Potabuga

artikel ini sudah tayang di manado post digital

Persiapan Deklarasi Provinsi BMR

Pembentukkan Provinsi BMR Dapat Dukungan dari Pemangku Adat Seluruh Indonesia

CITA-cita warga masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) mewujudkan Provinsi Bolmong Raya kian menggebu. Empat kabupaten yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu menjadi sebuah provinsi otonom terpisah dari Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan dukungan Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI). 

Ini dikatakan Budayawan Bolmong, Chairun Mokoginta seusai menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam acara Simposium dan Petisi Raja, Ratu, Sultan, Datu, Penglingsir, Kepala Suku, Kepala Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat, seluruh Indonesia, yang dilakasanakan di Hotel Gran Paragon, Jakarta 22-24 Februari silam. 

Menurut Chairun, ada 4 hal yang dapat diambil manfaat saat mengikuti Simposium dan Petisi yang diadakan oleh LKPASI. Pertama; sebagai Narasumber, ia berkesempatan memaparkan sejarah Kerajaan, adat, budaya dan potensi pariwisata budaya di BMR. Kedua, selaku wakil BMR, ia mendapat kehormatan dan penghargaan dari para Raja, Ratu, Sultan, Datu, Penglisir, Kepala Suku, Kepala Marga, Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Seluruh Indonesia, dalam bentuk deklarasi dukungan pembentukkan Provinsi BMR, yang difasilitasi oleh LKPASI. Ketiga, ia juga ikut menandatangani petisi memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sesuai hukum yang berlaku. Dan keempat, dapat memperkenalkan kesenian tradisional Bolmong, yaitu alat musik Rambabo dan seni vokal Bondit. 

Chairun Mokoginta

Kepada Manado Post Digital, Kamis (2/3), Chairun Mokoginta mengatakan rasa syukurnya.
Karena perjuangan Provinsi BMR mendapat dukungan dari LKPASI dan deklarasi tersebut akan terus dikomunikasikan dengan pihak LKPASI agar bisa sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. 

“Alhamdulillah PBMR mendapat dukungan dari Raja, Ratu, Sultan, Datuk, dan tokoh-tokoh adat seluruh Indonesia. Ini menjadi modal besar kita dalam memperjuangkan Provinsi BMR. Deklarasi ini nantinya akan tetap dikomunikasikan dengan LKPASI agar bisa sampai di tangan Bapak Presiden,” sebut Chairun. 

Menurut Chairun, seharusnya sejak dahulu, ketika Kerajaan Bolaang Mongondow bergabung dengan Republik Indonesia, pihak negara mestinya sudah harus memberikan perlakuan khusus sebagai daerah yang diistimewakan. 

“Namun hal itu tidak terjadi karena situasi dna kondisi kala itu. Sekarang, adalah saatnya masyarakat BMR meminta wilayah BMR mekar jadi provinsi lepas dari Sulut,” tegasnya. 

Terpisah, tokoh pemuda BMR, Ahmad ‘Matt Jabrik’ Ishak menambahkan bahwa dukungan LKPASI ini bisa menjadi memotivasi semua elemen masyarakat BMR. Untuk sama-sama berjuang mendorong terwujudnya Provinsi pada 2023 ini. Setidaknya paling lambat 2024. Menurut Matt Jabrik, salah satu syarat warga BMR bisa mencapai tingkat kesejahteraan, adalah dengan menjadikan 4 kabupaten dan 1 kota sebagai provinsi otonomi baru. 

“Jika ingin BMR menjadi sejahtera, pembangunannya meningkat, maka kita wajib otonom. Pemprov Sulut terutama Pak Gubernur Olly Domdokambey, punya kemampuan untuk menjadi pioner guna terwujudnya cita-cita masyarakat BMR. Apalagi ditopang kesamaan visi dan misi 5 kepala daerah di BMR,” jelas Ahmad Ishak. 

Alasan paling mendasar menjadikan BMR sebagai provinsi otonomi baru, menurut Ahmad Ishak, adalah faktor sejarah dan kelayakan. Wilayah BMR adalah eks swapraja yang memiliki 4 kerajaan besar, yakni Kerajaan Bolaang Mongondouw, kerajaan Bintauna, kerajaan Kaidipang Besar, kerajaan Bolaang Uki. 

“Kenapa kita ingin mekar? Selain demi masa depan anak cucu kita, ada faktor kuat yakni sejarah tentang kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Kaidipang/ Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna, dan Kerajaan Bolango. Kenapa kita disebut 4 daerah eks swapradja, karena kita punya keistimewaan. Istimewa karena sejarahnya kita adalah negeri sendiri, bukan bagian dari Minahasa, Manado, dan atau Sangihe, maupun Gorontalo,” terang Ahmad Ishak. 

Untuk itu, Ahmad Ishak menegaskan bahwa keinginan masyarakat BMR hanyalah menjadi

Ahmad Ishak

sebuah provinsi otonomi baru, bukan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini juga demi terwujudnya sila ke-lima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Hari ini masyarakat BMR hanya minta jadi provinsi. Bukan ingin keluar dari NKRI. Kita ingin sejahtera dan berdikari, menjadi salah satu daerah yang duduk sama tinggi dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sebagaimana amanat sila ke lima Pancasila. Rasanya, tidak ada yang salah dengan itu. Moratorium memang berlaku, tapi hanya bagi daerah yang ingin berpisah dari induknya. Tapi sejarah membuktikan, BMR itu tidak punya induk. Kami sudah ada sejak Provinsi Sulut dan Gorontalo belum ada,” urai Matt Jabrik.

Penulis: Buyung Potabuga

artikel ini sebelumnya sudah tayang di manado post digital

Pensiun Dini untuk Jadi Pengusaha

Mantan Intel Polres Kotamobagu AIPDA Farok Disi Purnatugas

JALAN menuju sukses bisa datang dari mana saja. Meski sudah memiliki profesi menjanjikan, terkadang bisa jadi itu bukan pintu meraih kesuksesan. Begitulah keputusan dan jalan hidup yang diambil AIPDA Farok Disi. Ia memilih pensiun dini dari kepolisian untuk melanjutkan hidupnya menjadi seorang pengusaha. 

Sebelumnya AIPDA Farok Disi adalah anggota Intel Polres Kotamobagu, dan mantan anggota tim opsnal satuan reskrim Polsek Kotamobagu. Alih-alih terus meniti karier, Farok Disi justru ikhlas pensiun dini. Ia melakukan itu karena ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Juga ingin lenih mendekatkan diri dan berbaur tanpa batas kedinasan dengan warga tempat ia tinggal, di Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara. 

“Saya memilih berhenti dari dinas kepolisian dan pensiun dini atas permintaan sendiri. Saya ingin berwiraswasta dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya masyarakat Moyongkota, dan seluruh warga di Boltim pada umumnya,” jelas Papi FD, sapaan akrabnya. 

Farok Disi memulai karir di kepolisian pada 2000 dan memilih penisun dini 2023.

Terhitung 22 tahun 2 bulan ia mengabdi menjadi anggota polri. “22 tahun 2 bulan mengabdikan diri di kepolisian RI. Inisaatnya saya memilih penisun dini agar bisa lebih konsentrasi pada usaha yang sedang saya jalani,” pungkasnya. 

Kepada Jajaran institusi Polri, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Faruk Disi mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyetujui pengunduran dirinya. Ia pun telah dipurna-tugaskan terhitung sejak 1 Maret 2023. 

“Alhamdulillah Terimakasih Kepada Pimpinan Tertinggi Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Bapak Kapolda Sulut. Selama 22 tahun 2 bulan, saya bekerja dan hari ini saya di purna-tugaskan dan di nyatakan Pensiun Dini Atas permintaan sendiri. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan anggota yang selama ini pernah dinas bersama. Jika ada salah dan khilaf saya secara pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar besarnya,’’ ucap Farok, suami dari Sekretaris Kecamatan Modayag, Imelda A Mamonto. 

Ayah tiga anak, Gagha Diandra Disi, Gathan Alfarouk Disi, dan Gadis Alesia Disi, ini juga menitip pesan dan tetap memotivasi teman-teman Anggota Polri yang pernah sama-sama bertugas dengannya, agar tetap menjadi Petugas Polri yang memiliki tanggung jawab, dan memberikan dedikasi yang seutuhnya selama menjalankan tugas. 

“Kepada teman-teman saya anggota polri yang masih bertugas, jangan pernah patah semangat dalam menghadapi ujian, cobaan dan tantangan dalam bertugas. Karena ke depan polisi punya tanggung jawab yang begitu besar untuk diemban. Kuncinya adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan, tetap sabar dan ikhlas dalam penugasan,” urai pria kelahiran Ternate 20 Maret 1979, yang pensiun di pangkat terakhir, Aipda.

penulis: Buyung Potabuga

artikel ini juga sudah tayang di manado post digital

7 Ciri Wartawan ‘Kepala Balon’

Saya nyaris saja menelan permen karet ketika sedang fokus membaca perbincangan di salah satu grup Whatsapp. Ngomong-ngomong, lucu juga kali ya kalau setelah menelan permen karet saya jadi punya kekuatan supernya Rupi, di film kartun One Piece, dan mendadak bisa memanjangkan lengan, kaki, leher, dan titit. Eh!

Tapi lupakan dulu soal panjang memanjangkan itu, jamaah Mojokiyah. Ada yang lebih penting. Jadi, di grup Whatsapp saya, kengkawan sesama wartawan tengah riuh membahas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis oleh sekelompok intoleran dan anggota TNI.

Sebagai Koordinator Divisi Advokasi di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo, terang saja saya terkejut. Musababnya, yang terpapar intimidasi kali ini dari jurnalis KBR di Jakarta. Sementara sebelumnya, kasus penganiayaan juga menimpa salah satu anggota AJI Kota Gorontalo, dan teman saya di KBR menelepon saya untuk konfirmasi. Lah, sekarang balik KBR yang tertimpa kasus yang beda-beda tipis.

Minggu 2 Oktober, ketika meliput aksi kelompok intoleran yang menolak jemaat GBKP Pasar Minggu untuk beribadah, salah satu jurnalis KBR dihalang-halangi dan diintimidasi.

Belum selesai membahas itu, saya dikabari lagi soal penganiayaan jurnalis Net TV, yang dilakukan oleh anggota TNI di Kediri. Busyet! Padahal belum lama ini di Medan, kasus pemukulan juga dilakukan oleh anggota TNI dan pelecehan seksual kepada salah satu wartawati di sana. Tidak jera-jeranya mereka.

Rasa heran sekaligus marah teraduk. Kendati sudah berkali-kali tindakan seperti itu terjadi, dan kata maaf kerap berbusa-busa dari mulut para petinggi TNI, tetap saja ada anggota mereka yang mengulang kembali tindakan tidak manusiawi tersebut. Bukankah itu bentuk pembangkangan dari anggota kepada para Jenderal?

Tidak terlaksananya proses hukum dan transparansi di peradilan militer, salah satu penyebab kenapa perilaku itu subur bak jamur di taik sapi.

Jangankan kasus pemukulan, kasus pembunuhan terhadap jurnalis saja tidak tuntas-tuntas. Dan bukan tidak mungkin, sesudah kejadian kemarin, besok dan seterusnya kejadian yang sama akan terulang, seperti sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang di-reborn.

Sampai di sini, yang saya sesalkan bukan hanya dari sisi pelaku intimidasi dan kekerasan saja. Namun juga sikap solidaritas yang tipis dari sesama wartawan seluruh Indonesia.

Tak dinyana, dari senarai kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, dimulai kasus intimidasi sekelompok intoleran yang menimpa jurnalis Rappler Indonesia pada Juni lalu ketika tengah meliput Simposium Anti PKI, tidak pula mendapatkan dukungan yang masif dari para wartawan se-Indonesia.

Lihat saja dari kasus yang berlanjut yakni kekerasan terhadap wartawan di Medan. Berikut pelecehan seksual kepada salah satu wartawati yang juga bertugas di Medan. Aksi-aksi dukungan dan perlawanan hanya terlihat di beberapa titik kota.

Di bulan ini saja, sudah dua kasus intimidasi dan kekerasan terjadi, di antaranya intimidasi dari sekelompok intoleran kepada reporter KBR di Jakarta tadi. Disusul penganiayaan terhadap reporter Net TV di Madiun, yang bahkan mendapat ancaman usai babak belur dihajar oleh beberapa anggota TNI.

Sejumlah organisasi dan individu pers terlihat asyik-asyik saja. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya tidak sok suci ketika menuliskan ini, tapi setidaknya hati kalian wahai sesama wartawan, ikut bergetar ketika mendengar teman sekuli-tinta diintimidasi dan dianiaya.

Saking kesalnya saya, kalian itu saya namai wartawan ‘kepala balon’. Iya, sekeras-kerasnya kepala batu, masih bisa terkikis oleh tetesan air. Tapi bagi para wartawan ‘kepala balon’, maka hanya angin yang meletus ketika jarum ditusukkan ke kepala kalian.

Berikut 7 ciri-ciri wartawan ‘kepala balon’ yang menurut saya, harus lebih banyak menekur diri.

Memuja Udin, Mengabaikan Perlawanan

Gampang untuk mendeteksi wartawan jenis ini. Lihat saja tiap saat hari peringatan tewasnya jurnalis Udin–yang dibunuh karena berita pada 16 Agustus 1996 di Yogyakarta–para wartawan jenis ini mendadak akan memajang foto profilnya Udin di akun sosmed. Kemudian sederet kalimat tertulis di status, “Kami tidak melupakanmu Udin.”

Coba tanya kepada wartawan itu, selain Udin, ada berapa jurnalis lain yang juga dibunuh karena berita? Paling-paling dia buru-buru gugling. Selain itu, ketika terjadi kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis saat ini, wartawan jenis ini akan diam-diam saja.

Mereka hanya tahu Udin setahun sekali. Titik!

Seliweran Saat ‘Hari-Hari Besar’

Ciri yang ini juga mudah dikenali. Saat hari-hari besar semisal HUT TNI ke-71 pada 5 Oktober, mereka muncul. Di leher mereka tergantung id card. Yang mengenakan rompi juga masih bisa ditemui. Mereka akan menawarkan pemasangan advetorial atau berita-berita berbayar.

Jika berhasil membujuk advetorial atau berita berbayar, maka bacalah isi beritanya yang penuh kata-kata sanjungan. Tapi jika tidak, maka bersiap-siaplah, sebab bulu hidung yang bergantung sisa ingus pun, akan mereka tulis.

Hobi Foto Bareng Pejabat

Ciri kali ini paling banyak ditemui di sosmed. Beranda kalian akan dijejali foto-foto groufie dari si wartawan bersama para pejabat. Sebelum dikenalnya moto selfie dan groufie, biasanya mereka foto bareng pejabat sambil kedua telapak tangan tertangkup di anu. Biar kelihatan segan dan sopan. Terus difoto dari depan.

Setelah dikenalnya moto groufie, sikap kaku mulai hilang. Yang tampak kini di setiap foto: wajah dengan senyum merekah, mata berbinar, dan sesekali lengan saling bertumpuk di bahu. Serasa kakak beradik.

Pilkada Tiba, Waktunya Memihak

Wartawan itu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Ketika Pilkada, tidak boleh memihak. Tapi yang tampak dari wartawan jenis ini, malah sebaliknya. Sekarang ini, misalnya, ketika jelang Pilkada serentak, foto-foto calon pemimpin daerah yang dijagokan si wartawan dipajang di sosmed. Disusul status berisi inisial calon atau sederet jargon mereka.

Bagi wartawan jenis ini, ketika Pilkada tiba maka waktunya panen uang sebanyak-banyaknya. Berita-berita pencitraan ditulis. Berita-berita provokatif ditujukan kepada lawan politik si calon yang diusung.

Edodoeee, ngana ini wartawan atau tim sukses?

Hanya Tahu Cara Menulis Berita Tentang Pemerintah

Ciri yang ini banyak pula ditemui. Baik media cetak maupun online. Apalagi sejak internet membumi di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai bermunculan media-media online yang berisi berita-berita 90% tentang pejabat, 10% tentang rakyat.

Wartawan jenis ini kebanyakan mengandalkan rilis-rilis dari humas. Yang isinya tentu saja puja-puji kinerja pemerintah dan kegiatan seremonial. Padahal poin pertama pada sembilan elemen jurnalisme menurut Bill Kovach; loyalitas jurnalis itu kepada warga. Bukan kepada para pejabat.

Bangga Menulis Berita Korupsi, tapi Terima Suap

Yang jenis ini juga banyak. Praktik buruk wartawan seperti ini, biasanya dilakukan secara diam-diam. Tapi sebenarnya sudah menjadi rahasia umum.

Wartawan jenis ini bangga sekali membagikan berita tentang pejabat korup. Namun hanya satu atau dua berita yang dimuat. Kelanjutannya sampai proses hukum, biasanya beritanya mulai redup. Ya, mungkin sudah dihubungi sanak saudara si koruptor, terus ditanyai nomor rekening. Atau jika hendak berjaga-jaga, ya terima uang tunai.

Selalu Bicara Uang, Bukan Berita

Jenis yang satu ini, juga bertebaran di rumah kopi dan sosmed. Mereka akan berdebat soal angka-angka, saat pencairan kontrak berita dengan pemerintah daerah. Bahkan sukar dibedakan, mereka ini wartawan atau akuntan.

Soal tata cara penulisan berita yang sesuai kaidah jurnalistik, maupun tanda baca, bagi mereka urusan belakangan. Asal berkas-berkas pencairan sudah melaju ke meja-meja para penanda-tangan. Cair! cair! cair!

Demikianlah hasil penerawangan saya soal ciri-ciri wartawan ‘kepala balon’. Semoga setelah membaca ini, kepala kalian bisa berubah menjadi balon lampu, berpijar dan menerangi gulita dunia jurnalistik.

Penulis: Kristianto Galuwo

artikel ini sebelumnya sudah di ditayangkan di mojok.co